KOMPAS: Minggu, 25 April 2010 | 03:58 WIB

Benteng Ungaran merupakan ironi. Kondisi bangunan yang pernah menentukan nasib Pulau Jawa pada abad ke-19 itu kini rusak parah. Revitalisasi bangunan di jalan utama Semarang-Solo, Jawa Tengah, itu pun tak jelas nasibnya karena terganjal masalah status kepemilikan.

Seorang lelaki tua berkali-kali mengayunkan pedang ke semak belukar di dalam Benteng Ungaran yang persis berada di depan Kantor Bupati Semarang, Rabu (21/4). Mbah Ratno veteran berusia 71 tahun itu.

Ia mengenakan celana panjang digulung sebatas mata kaki dipadu baju berkerah. Rambut putihnya bersembunyi di balik topi hijau lusuh dengan ”wing” penerjun dijahit kasar di bagian muka topi. Napasnya sedikit tersengal seusai membabat semak. Ia lantas menyandarkan pedang panjang ke tembok, dekat garu dan sabit panjang.

Pandangan matanya mengarah ke berbagai penjuru. Melihat semak yang membuat benteng itu tampak laiknya hutan. Secara kasatmata bangunan seluas 1.870 meter persegi itu rusak parah. Tembok retak dengan kayu lapuk akibat terpapar matahari dan hujan. Di dalam benteng terdapat bekas rumah tahanan, perkantoran, penjara, dan gudang.

”Biar benteng ini saya urus. Selama ini enggak kopen (dirawat),” tutur Suratno, pensiunan TNI Angkatan Darat tahun 1980 berpangkat kopral satu itu.

Semasa aktif di AD, Mbah Ratno bertempur menumpas pemberontakan Daud Beureuh di Aceh tahun 1961 dan operasi Trikora, pembebasan Irian Barat tahun 1962. ”Belum ada film Rambo. Kami sudah jadi Rambo. Membawa senapan mesin, Bren SMR yang pelurunya renteng, bisa dililitkan ke badan. Senjata itu buatan Cekoslowakia,” kenangnya sambil tertawa.

Sejak Desember 2008, hampir tiap hari ia berjalan kaki 400 meter dari rumahnya menuju Benteng Ungaran. Tempat ia ”bertempur” melawan semak di tembok benteng.

”Buat saya, semua sukarela. Seperti dahulu jadi tentara ditanya komandan, apa sanggup bekerja tanpa bayaran? Apa sanggup makan nasi nuk (nasi bungkus)? Saya jawab sanggup. Apalagi ini,” tuturnya.

Bagi kakek sembilan cucu ini, Benteng Ungaran sangat bernilai. Di lokasi ini, Pangeran Diponegoro pernah transit saat hendak diasingkan ke Makassar pasca-perang Jawa (1825-1830). ”Jawa Tengah itu Kodam Diponegoro. Masa tega saya membiarkan punden pahlawan yang namanya digunakan Kodam ini telantar,” tutur Mbah Ratno.

Merujuk angka romawi di benteng itu, benteng diperkirakan dibangun tahun 1786. Namun, menurut Ketua Harian Lembaga Pelestarian Cagar Budaya Nasional ”Ratu Shima” Sutikno, benteng itu dibangun tak lama setelah Geger Pacinan 1743. Konon, di benteng ini Paku Buwono II bertemu Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff. Lalu, semasa perang Belanda- Inggris tahun 1811, benteng itu menjadi pertahanan terakhir Belanda di Pulau Jawa. Mayor William Thorn, perwira Inggris dalam memoarnya The Conquest of Java tahun 1815 mencatat, di Benteng Ungaran pimpinan pasukan Belanda Jenderal Janssens bertahan sebelum pasukannya desersi sehingga ia terpaksa lari ke Salatiga. Di Benteng Ungaran pula kesepakatan damai, sekaligus penyerahan Jawa kepada Inggris, berlangsung.

Mbah Ratno mengaku tak paham benar sejarah benteng itu. Namun, baginya, benteng itu tak boleh sekadar menjadi ajang rebutan. Apalagi, bila pihak yang mengklaim sama sekali tak tergerak merawatnya.

Selama puluhan tahun benteng ini dimanfaatkan sebagai asrama keluarga anggota Polri. Baru tahun 2006, Pemkab Semarang berencana merevitalisasi bangunan itu agar dijadikan museum untuk pariwisata.

Karena itu, 16 keluarga penghuni benteng itu diminta pindah dengan kompensasi masing- masing Rp 20 juta. Pertengahan tahun 2007, benteng itu kosong. Tahun 2008 APBD Kabupaten Semarang menyediakan Rp 1,53 miliar untuk revitalisasi tahap pertama. Namun, dana itu batal terserap karena muncul klaim kepemilikan dari Polres Semarang. Kepala Polres Semarang saat itu Ajun Komisaris Besar Abdul Hafidh Yuhas menyiratkan benteng baru dilepas jika kepolisian dibuatkan asrama.

Anggota staf Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, Marcel Van Rodriques, menjelaskan, diperoleh informasi dari Badan Pertanahan Nasional, bangunan itu milik Polri. Ini sama dengan penjelasan Kapolres Semarang Ajun Komisaris Edi Swasono.

Bagi Sutikno, siapa pun pemiliknya, segeralah direvitalisasi daripada hancur. Pusat Data Arsitektur pun mencatat hanya tinggal 177 benteng di Indonesia, padahal dari catatan sejarah ada 303 benteng di Sumatera dan 159 di Jawa. (Antony Lee)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/25/03583792/rambo.tua.di.benteng.ungaran

KOMPAS: Kamis, 7 Januari 2010 | 02:41 WIB

Bandung, Kompas – Keberadaan Observatorium Bosscha di Lembang, Bandung, sebagai pusat pengamatan astronomi di Indonesia kian terancam oleh pesatnya pengembangan kawasan permukiman di kawasan tersebut. Selain itu, Lembang juga berada di jalur gempa Patahan Lembang.

”Maka, sebaiknya didirikan observatorium lain di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia luas, terbagi tiga zona waktu. Sayang jika hanya ada satu observatorium,” ujar Kepala Observatorium Bosscha Hakim L Malasan di sela-sela jumpa pers Conference of The Earth and Space Science di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Rabu (6/1).

Kondisi di sekitar kawasan Observatorium Bosscha saat ini dinilai kurang layak untuk mendukung pengamatan bintang dan benda-benda antariksa lainnya. Bermunculannya vila-vila baru, tempat wisata, dan perumahan di sekitar Lembang telah mengakibatkan polusi cahaya.

Kawasan Lembang yang kini kian terang benderang makin mempersulit pengamatan di Observatorium Bosscha, khususnya terhadap bintang-bintang redup.

Di sisi lain, kawasan Observatorium Bosscha, yang terletak sekitar 15 kilometer sebelah utara Kota Bandung, ternyata juga dilintasi jalur gempa Patahan Lembang. Patahan ini terbentang dari Sukabumi sampai Lembang.

Akibat gempa Tasikmalaya pada September 2009, misalnya, sejumlah bangunan dan fasilitas di observatorium, yang didirikan pada 1923, ini rusak minor. Di rumah teropong Zeiss besar, gempa mengakibatkan pergeseran pelat refraktor dan lepasnya sekrup. Selain itu, tembok juga retak-retak di Wisma Kerkhoven dan rumah teropong surya.

Meskipun demikian, Malasan, yang baru dilantik sebagai Kepala Observatorium Bosscha menggantikan Taufiq Hidayat, mengatakan, pihaknya tidak berencana memindahkan alat dan fasilitas pengamatan bintang di Bosscha ke tempat lain yang lebih mendukung.

Meskipun belum pernah memicu gempa besar, Patahan Lembang, menurut Prof Sri Widiyantoro, seismolog ITB, diketahui aktif dan menyimpan potensi bahaya gempa. Berdasarkan catatan, dalam setahun terjadi puluhan kali gempa kecil di sekitar Lembang.

Upaya penguatan struktur bangunan (retrofitting) akan menjadi pilihan bijaksana.

”Dalam satu dua bulan ke depan ini peta zonasi nasional (gempa) segera selesai dibuat. Ini nantinya akan menjadi rujukan, standar nasional Indonesia di dalam mendirikan bangunan,” katanya

Chatief Kunjaya, peneliti astronomi ITB, mengatakan, puluhan tahun lalu, hampir tidak mungkin dilakukan pengamatan terhadap obyek langit terutama bintang yang memiliki variabilitas cahaya, misalnya bintang redup.

”Tetapi, dengan teknik baru yang diperkenalkan 10 tahun lalu di dunia, kami bisa mendapatkan data bagus. Bosscha masih terus melakukan uji coba,” kata Chatief. (JON)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/07/02412579/bosscha.terancam

KOMPAS: Selasa, 5 Januari 2010 | 21:47 WIB

Indonesia, dengan letaknya yang strategis dan kekayaan alamnya yang berlimpah, mengundang berbagai transaksi perdagangan dari Eropa, Arab, India dan China. Posisi ini menjadikan Indonesia pusat perdagangan yang ramai dan pelabuhan yang sibuk. Tempat bertemu dan berlebur berbagai kultur dan jamaknya etnisitas menambah kaya sejarah bangsa. Indonesia adalah sebuah bangsa yang mempunyai banyak potensi untuk menjadi yang maju dan besar. Jakarta yang dahulu dikenal dengan nama Batavia sejak semula sudah merupakan pusat kota.

Bangunan-bangunan megah dibangun di kawasan kota yang sekarang dinamakan kota tua itu, berdiri menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa – kemakmuran, kesejahteraan, kepedihan dan perjuangan negeri ini. Kemajuan arsitektur bangunan selalu berjalan pararel dengan kemajuan kebudayaan manusia. Arsitektur bangunan zaman sekarang diwarnai dengan unsur dekoratif dan teknologi yang kuat dalam designnya sangat bertolak belakang dengan arsitektur bangunan tua.

Bangunan-bangunan tua merupakan buah pemikiran dan perhitungan analisis yang matang. Hasil karya mata rantai intelegensia manusia, terkandung di dalamnya unsur-unsur estetika, filosofi, astrologi, teologi, geometri dan geomansi /feng shui berkolaborasi dengan komposisi sosial, politik dan budaya. Semuanya bergabung untuk membentuk jiwa dan karakter pada sebuah bangunan.

Bangunan-bangunan yang berkualitas berhasil menjadi koneksi antara visi kreatornya, impian sang pengguna atau orang yang tinggal di dalamnya menyatu dengan alam sekitarnya, dilatarbelakangi konseptual environmental metafisika, teologi dan filosofi merupakan hasil arsitektural awal yang menunjukan kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Ditambah dengan nilai historisnya, menjadikan bangunan-bangunan tua kekayaan negara yang tak ternilai. Bangunan-bangunan tua mendapat kehormatan dan perhatian khusus di negara-negara maju lainnya atas konsiderasi fundamental.

Program restorasi atau  pemugaran bangunan tua merupakan agenda nasional untuk menjaga orisinalitas dan perawatan peninggalan sejarah bangsa. Peringatan dan perayaan sejarah tidak selamanya terlukiskan indah penuh kemenangan, di dalamnya juga terkandung sejarah yang hitam dan penuh perjuangan menjadikan arsitektur bangunan tua mendapat tempat yang sangat istimewa pada kemajuan bangsa.

Hilang tak terurus

Bangunan-bangunan tua di Indonesia hampir hilang tak terurus dan termakan oleh zaman. Chinatown atau pecinan di sebagian dunia merupakan pusat turisme dan interaksi sosial ekonomi dan budaya yang terus berkembang dan terpelihara sejak berdiri. Di Indonesia, pecinan dijadikan bukti kekerasan bangsa dan dimusnahkan, mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan.

Bagaimana ini bisa terjadi? Rumah-rumah tua yang dibongkar sarat dengan ilmu, materi bangunan dan workmanship yang berkualitas. Kayu–kayu jati gelondongan yang dijadikan struktur bangunan tanpa paku terekspos menghiasi langit-langit rumah di pecinan. Tempat persembunyian yang tersimpan rapi, di baliknya menahan misteri yang melegenda, kini hanya bisa diceritakan. Pada sesaat paradoks kehidupan yang memperlihatkan unsur-unsur tradisional dianggap kuno dan ketinggalan zaman, padahal yang sarat tradisi itu tidak pasti ketinggalan zaman. Bahkan manifestasi waktu menjadikannya lebih berbobot dan matang. Maka ada yang dinamakan: Klasik.

Kurangnya pemahaman masyarakat dan instalasi terkait dalam apresiasi bangunan klasik karena keterbatasan pengetahuan dan kesadaraan pada eksplorasi inti. Bangunan tua dipertahankan dengan tujuan napak tilas hanya sebuah dimensi eksternal. Melangkah lebih jauh dari tujuan nostalgia dan turisme, negara  atau pemerintahan yang berkeinginan untuk maju, harus memikirkan visi jangka panjang yang berjalan pararel dengan misi jangka pendek.

Bangunan klasik terpelihara sampai hari ini merupakan bagian dari rencana besar untuk membangun tunas bangsa yang lebih berkualitas. Aset negara yang paling berharga, pondasi bangsa adalah manusianya. Fundamental inti dari pelestarian jejak sejarah dan budaya merupakan suatu bentuk komunikasi dan alat pembelajaran bagi calon pemimpin bangsa untuk menjadi manusia yang kritis dan berkultur. Seperti pepatah dari negeri timur mengatakan: “Daripada seribu kali mendengar, lebih baik satu kali melihat”. Bangunan-bangunan tua itu adalah bukti konkret dan cerminan sejarah bangsa.

Anak bangsa yang terbuai dengan mimpi revolusi dengan sendiri telah menjadi musuh terbesar bagi dirinya. Sibuk berjuang untuk menjadi yang terbaik sehingga lupa akan akar-akar yang menjadikannya. Sejarah ada karena tidak semua harus kita jalani sendiri. Dengan adanya kesadaran untuk belajar dari masa lampau, kita baru bisa membangun sejarah baru yang lebih baik, tanpa harus mengulang yang lama. Kultur yang rapuh dibangun tanpa jati diri dan kesadaran untuk belajar dari masa lalunya. Bangunan tua yang bercerita tentang masa lalu, sekarang dan masa depan tentang sebuah bangsa sedang menunggu untuk diselamatkan dari kerapuhannya.

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/05/21470979/selamatkan.bangunan.tua.jejak.sejarah.dan.budaya.bangsa

KOMPAS: Sabtu, 23 Januari 2010 | 11:07 WIB

Manusia Jawa selalu kaya akan simbol yang sering kali dilingkupi mitos-mitos. Tugu sebagai simbol Yogyakarta pun ternyata terus melahirkan mitosnya sendiri. Perkembangan zaman yang dibimbing rasionalitas tidak melibas mitos-mitos seputar Tugu. Sebaliknya, dari Tugu, lahir mitos-mitos baru.

Dari sekadar mencicipi simbol atau disisipi niatan membuktikan mitos, anak-anak muda menjadikan Tugu yang menandai Yogyakarta sebagai tujuan nongkrong setelah lewat pukul 21.00. Alhasil, meskipun berdiri sendiri, Tugu tak pernah kesepian. Anak-anak muda dari berbagai penjuru kota, bahkan luar daerah, selalu menyesaki Tugu dengan beragam aktivitas.

Mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta kerap sengaja sowan atau mendatangi Tugu karena mendengar mitos tentang resep lekas lulus kuliah dengan menyentuh Tugu. Meskipun tulisan dilarang menduduki atau menyentuh Tugu sudah ditempel di keempat sisi Tugu, anak-anak muda itu seakan tak peduli. Mitos hendak diuji.

Aditya Anugerah (19), mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta asal Samarinda, mengaku mendengar mitos dari teman- temannya. Mitos itu tentang bisa segeranya seseorang lulus setelah sowan ke Tugu. Mitos yang dipercayai cukup manjur itu, menurut Aditya, adalah dengan berancang-ancang lari sebelum loncat meraih tulisan huruf Jawa di Tugu. Lari dengan ancang-ancang diperlukan untuk meraih huruf yang letaknya cukup tinggi.

Garis magis

Tugu yang dibangun Sultan Hamengku Buwono I sejatinya merupakan bagian dari garis magis tegak lurus yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi. Lokasi Tugu di antara perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Pangeran Mangkubumi juga dinilai strategis sebagai tempat nongkrong. Apalagi setelah Kota Yogyakarta makin sesak dan perkembangan mulai menepi. Khas kota- kota yang makin urban sebenarnya.

Syamsul (22), Agus (22), dan 11 rekannya dari Universitas Islam Indonesia yang menamakan diri sebagai Grup 3S (Santai Serius Sukses) menjadikan Tugu sebagai ajang kumpul bareng. Mereka bertemu di Tugu, dari berbincang tentang kegiatan kampus hingga sama-sama menyusun rancangan untuk masa depan.

“Nongkrong hingga pagi, tapi bisa menemukan banyak hal baru dari sini,” ujar Syamsul, Kamis (21/1) malam.

Dihujani kilatan lampu kamera, rombongan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Tamtama dari Cilacap mengaku merasakan atmosfer nyaman untuk nongkrong yang jarang ditemui di kota lain. Aris (18) dan rekan-rekannya rakus berfoto agar bisa membawa foto kenang-kenangan dari kunjungan ke Yogyakarta.

Sementara rombongan mahasiswa dari Akademi Komunikasi Indonesia turut sibuk memotret Tugu sebagai bagian dari tugas kuliah. Tugu memang selalu memberi warna lain bagi Yogyakarta; termasuk mitos barunya.

Anda boleh percaya, boleh juga tidak percaya tentu saja. Tugu akan tetap ada di persimpangan itu seperti sedia kala. Diamnya tugu untuk menjaga lambang keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, alam. (WKM)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/23/11075434/sowan.tugu.biar.lekas.lulus.kuliah

Hormati Warisan Sejarah dan Budaya

KOMPAS: Sabtu, 23 Januari 2010 | 11:06 WIB

Ibarat lampu neon dikerubuti laron. Begitulah pemandangan malam- malam di sekitar Tugu sebulan terakhir ini. Anak-anak muda muncul silih berganti dari kegelapan malam, menerabas lalu lintas tanpa perlindungan. Persimpangan yang selalu padat tidak terlalu dihiraukan. Demi sebuah pose “rasa Yogya”, mereka menantang dan menghadirkan bahaya.

Setiap malam, bila tidak hujan deras, keramaian di Tugu mulai tampak sekitar pukul 21.00. Keramaian yang bisa mencapai sekitar 500 orang semalam ini bisa berlangsung hingga pukul 04.00 keesokan harinya. Hampir semuanya anak muda dari Yogyakarta dan daerah lainnya dengan usia di bawah 30 tahun.

Gerimis yang mulai merintik pada Rabu (20/1) malam pun tak menghentikan mereka. Tengoklah aksinya. Mulai dari pose standar seperti berdiri atau duduk manis di bawah Tugu hingga pose-pose antik seperti mencium tugu, merayap bak cecak dinding, berbaring di jalan, merayap, hingga nungging bisa disaksikan. Kontras dengan berbagai aktivitas ritual yang kerap di jalankan di sekitarnya. Perubahan memang kadang kejam.

Tak hanya sasaran kameranya yang bergaya, pengambil foto sering kali tak kalah bergaya. Gangguan untuk pengendara jalan kerap tidak mereka hiraukan.

Septi Widayanti (22), misalnya, mengaku sebenarnya takut terhadap lalu lintas yang cukup padat di seputar Tugu. Rabu malam itu, Septi nyaris tersenggol Kijang Innova. Jaraknya dengan Kijang hanya dua jengkal. “Meskipun takut, tak masalah asal dapat foto di Tugu. Rasanya belum ke Yogya kalau belum foto di Tugu,” kata perempuan asal Semarang, yang datang untuk berwisata bersama 10 rekan kerjanya.

Sebagian pengunjung menganggap bahaya yang mengincar justru tantangan yang membuat berfoto di Tugu bertambah menarik. Doni (32) dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tak ragu membawa anaknya yang masih berusia empat tahun ikut mencicipi Tugu.

Tak hanya untuk foto-foto, trotoar di seputar Tugu juga menjadi tempat berkumpul beberapa komunitas. Namun, anggota komunitas ini biasanya tidak menggunakan Tugu untuk berfoto. Berfoto di Tugu mungkin sudah masa lalu bagi mereka.

“Tugu tempatnya sangat strategis untuk kumpul. Semua orang tahu, termasuk orang dari luar Yogyakarta sekalipun. Letaknya juga ada di tengah-tengah, jadi mudah dicapai dari semua penjuru,” ujar Dhyka (21), anggota salah satu komunitas pencinta motor Customized Cruiser Community.

Konsep tak jelas

Tak disangkal, renovasi membuat Tugu yang diperkirakan dibangun sekitar 1756 itu makin cantik. Tambahan lampu sorot warna-warni sosoknya yang anggun semakin gumebyar. Pelataran batu alam baru seluas 12 x 18 meter persegi dan dicabutnya pagar pembatas membuat para pengunjung lebih biyayakan berfoto di sana.

Akan tetapi, faktor keselamatan dan kenyamanan mengemudi belum menjadi pertimbangan dalam renovasi. Tak terlihat satu pun tanda peringatan maupun bentuk pengamanan. Pengamanan yang dimaksud tidak hanya pada pengunjung Tugu. Kondisi Tugu setelah renovasi juga berbahaya bagi pengendara yang melintas.

Ketinggian pelataran batu disebut banyak orang nanggung itu dan tidak adanya batas membuat cukup mengganggu lalu lintas. Kendaraan yang lewat terpaksa melambat atau ekstra hati-hati agar tidak mencelakai pengunjung. “Gelap dan kerumunan orang di tengah jalan tentu mengganggu,” ujar Ika (30), yang rutin lewat Tugu dengan mobilnya.

Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Eko Suryo di Yogyakarta tidak memberi gambaran konsep yang jelas pada renovasi Tugu. Renovasi dilakukan untuk mempercantik atau menonjolkan penampilan Tugu. “Supaya orang yang melintas di sekitar Tugu memperlambat kendaraannya. Bagaimanapun Tugu adalah warisan budaya dan sejarah yang seharusnya dihormati,” katanya.

Eko juga tidak menyebutkan adanya rencana pengamanan di seputar kawasan itu. Mungkinkah harus ada korban terlebih dahulu? (IRE/WKM)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/23/11065985/foto.rasa.yogya.dalam.bahaya

KOMPAS: Jumat, 23 April 2010 | 03:12 WIB

Oleh B Dwi Pramudyanto

Entah apa jadinya Kampung Kapitan tanpa kehadiran Tjoa Kok Liem alias Kohar. Salah satu kemungkinannya, warga dan Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, tidak akan bisa menyaksikan deretan bangunan tua yang menjadi simbol kemegahan budaya dan keunikan peradaban Palembang masa silam.

Kohar, pria berusia 77 tahun ini, merupakan generasi ke-13 dari marga Tjoa yang mewarisi rumah-rumah tua di Kampung Kapitan. Sama halnya seperti marga Tjoa generasi sebelumnya, Kohar juga memikul tugas yang diwariskan para leluhurnya. Dia harus menjaga dan merawat rumah-rumah tua itu.

”Aku ni dak pacak nelantarke ato ninggalke rumah ni. Gek keno tuah buruk leluhur. Man aku ni idak ado kayo, jadilah rumah ini pacak tetap berdiri—(Saya tidak akan menelantarkan rumah ini. Bisa dikutuk leluhur. Meskipun tidak kaya, setidaknya saya dapat merawat rumah ini sehingga bisa tetap tegak berdiri),” ujar Kohar dengan kalimat terbata-bata serta lafal yang sudah tidak jelas.

Di Kampung Kapitan, perkampungan yang terletak di tepi Sungai Musi, tepatnya di Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, ini terdapat 15 rumah berusia ratusan tahun. Di antara bangunan yang saling berhadapan tersebut, terdapat dua bangunan yang bernilai sejarah tinggi.

Kedua bangunan itu berupa rumah kayu dan rumah batu, yang didirikan sejak abad XVI, dan sekarang menjadi tempat tinggal Kohar. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut menjadi penting karena merepresentasikan beragam nilai dan sudut pandang sejarah.

Dilihat dari sejarah penghuninya, rumah itu milik Tjoa Ham Him. Dia adalah warga Tionghoa yang diberi pangkat kapten atau kapiten oleh pemerintah kolonial Belanda. Tjoa Ham Him mengabdi kepada Belanda dengan tugas memungut pajak dari warga dan pengusaha Tionghoa.

”Leluhur saya juga bertanggung jawab atas berlangsungnya kehidupan dan keamanan kawasan Seberang Ulu. Boleh jadi (pada masa itu), jabatan kapiten ini semacam wali kota atau bupati pada era sekarang,” katanya.

Jika ditinjau dari sudut pandang arsitektur, rumah tua milik Kohar beserta bangunan-bangunan di Kampung Kapitan, merupakan simbol pembauran budaya China, Melayu, dan Eropa.

Bisa disebut begitu karena bangunan-bangunan tersebut dasarnya berupa rumah panggung (pengaruh Melayu). Tetapi, bangunan itu menggunakan pilar-pilar penyangga (Eropa) dan bagian dalamnya berupa ruang terbuka yang dilengkapi meja sembahyang untuk tempat dupa dan abu (Tionghoa).

Fungsi berbeda

Bangunan rumah kayu dan rumah batu itu juga memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. Sejak dahulu, rumah kayu berfungsi sebagai tempat sembahyang bagi keluarga Kohar serta warga setempat. Adapun rumah batu sehari-hari digunakan sebagai tempat tinggal keluarga.

Rumah milik Kohar dan rumah-rumah tua di Kampung Kapitan lainnya ternyata juga memiliki kesamaan ciri, yakni dilengkapi tangga kayu, teras, satu pintu utama, ruang tamu, ruang tengah, ruang terbuka, dan rumah bagian belakang yang posisinya mengapit rumah induk.

Sayangnya, secara umum bangunan-bangunan tua di Kampung Kapitan itu sekarang dalam kondisi kurang terawat. Khusus rumah kayu milik Kohar, misalnya, terdapat puluhan ruas kayu di bagian lantai dan dinding yang tampak sudah lapuk.

”Sejak saya menghuni, rumah ini sudah dua kali direnovasi. Namun, renovasinya hanya sebatas mengganti kayu lapuk. Ini berbeda dengan rumah batu. Rumah batu ini bangunannya relatif lebih kuat. Kalau ditotal, sekitar Rp 100 juta sudah saya keluarkan untuk merenovasi bangunan ini,” kata Kohar.

Lebih lanjut Kohar menjelaskan, hal tersulit baginya dalam merawat rumah kayu tak hanya terkait dengan biaya perawatan yang mahal, tetapi dia juga kesulitan mencari jenis kayu yang sesuai untuk menggantikan kayu yang lapuk. Jenis kayu yang merupakan bahan baku utama rumah kayu adalah kayu ulen dan trembesi, yang belakangan ini bisa dikatakan semakin sulit diperoleh.

Tidak sanggup

Kohar menyadari dia tidak mungkin sanggup jika harus merenovasi rumah-rumah tua tersebut, apalagi dengan mengandalkan penghasilannya dari usaha dagang kecil-kecilan. Namun, Kohar bukanlah sosok yang mudah menyerah pada keadaan.

Di tengah kondisi kehidupan yang serba terbatas, Kohar berjanji akan selalu menyandang nama Tjoa Kok Liem sampai akhir hayatnya. Ini berarti, Kohar berusaha tetap teguh untuk meneruskan tradisi leluhur.

Belakangan ini Kampung Kapitan perlahan-lahan semakin kehilangan ”rohnya”, seiring dengan usia Kohar yang kian senja. Sejumlah kendala pun muncul, mulai dari ketidakmampuan si pemilik untuk merawat bangunan tua, sampai semakin banyaknya generasi muda setempat, termasuk anak-anak Kohar, yang mulai meninggalkan Kampung Kapitan tua.

Menurut Kohar, di Kampung Kapitan sekarang ini hanya tersisa sekitar 10 rumah yang berpenghuni. Sebagian bangunan rumah di kampung itu dibiarkan kosong dan sebagian lagi disewakan kepada orang lain dengan tarif yang relatif murah. Untuk rumah ukuran sekitar 300 meter persegi, biasa disewakan dengan tarif sekitar Rp 10 juta per tahun.

Ironisnya, Kampung Kapitan yang sudah dimasukkan dalam daftar tujuan wisata sungai di Palembang ini nyaris tidak diperhatikan pemerintah setempat. Menurut Kohar, para pejabat wali kota Palembang pernah berkunjung beberapa kali ke Kampung Kapitan, sembari menjanjikan bantuan perawatan dan renovasi bangunan. Sayangnya, sampai sekarang janji-janji itu tidak pernah terealisasi.

Di satu sisi, Pemerintah Kota Palembang memang menganggap penting keberadaan Kampung Kapitan. Untuk itulah, kawasan ini dijadikan salah satu tujuan wisata di sepanjang Sungai Musi. Namun, di sisi lain, pemerintah setempat juga belum melakukan hal-hal konkret terkait upaya pelestarian bangunan yang sudah berusia lebih dari 400 tahun itu.

Meskipun telah berusaha sepenuh daya yang dimilikinya, Kohar seorang tidak mungkin mampu merawat bangunan tua itu selamanya. Jika ini dibiarkan, barangkali Kohar menjadi generasi terakhir penjaga Kampung Kapitan. Keterlibatan berbagai pihak, terutama pemerintah, jelas diperlukan agar Kampung Kapitan tidak hilang ditelan zaman.

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/23/03121014/kohar..penjaga.kampung.kapitan.

KOMPAS: Jumat, 29 Agustus 2008 | 03:00 WIB

Oleh: Ahmad Arif

Kota-kota di sepanjang Jalan Raya Pos tumbuh menjadi kota gagal: angka pengangguran yang tinggi, kualitas lingkungan sosial dan alam yang menurun, dan kinerja sarana serta prasarana perkotaan yang memburuk.

Sejarah perencanaan kota modern di Indonesia dimulai ketika sejumlah kota dibangun Belanda mengikuti pola kota-kota Eropa awal abad ke-19. Sebagian besar kota itu berada di sepanjang Jalan Raya Pos, misalnya, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Rencana tata ruang Bandung pertama kali dibuat tahun 1825. Plan der Nagorij Bandung atau tata ruang itu selesai 15 tahun sejak Daendels memerintahkan pemindahan Kota Bandung ke utara sejauh 11 kilometer, diapit Jalan Raya Pos dan Sungai Cikapundung.

Awal abad ke-20, ahli kesehatan HF Tillema mengusulkan pemindahan ibu kota Hindia Belanda ke Bandung. Kota ini berbenah diri sejak 1915. Bangunan-bangunan monumental dibangun, misalnya Gedung Sate (1920), Technische Hoogeschool sekarang Institut Teknologi Bandung (1920), dan Artilerie Inrichtingen (1922) atau PT Pindad.

Kawasan Braga, karena indahnya, dijuluki De meest Eropeesche Winkelstraat van Indie atau kompleks pertokoan Eropa paling terkemuka di Hindia Belanda. Berikutnya, pada tahun 1930, Thomas Karsten membangun Bandung dengan konsep ”kota taman” (Garden City).

Namun, tengoklah Bandung kini. Jalan-jalannya macet, terutama saat hari libur. Sampah menjadi masalah yang tak teratasi. Taman-taman yang membuat Bandung terkenal sebagai Kota Taman hampir tak ada jejaknya lagi. Taman Ganesha, Maluku, dan Cilaki dipenuhi warung-warung. Taman Sari, yang dulu lapang, kini dipenuhi rumah.

Tata kota tumpang tindih, kawasan Bandung utara yang didesain untuk permukiman tumbuh tak terkendali, disesaki perkantoran dan pertokoan. Pertumbuhan kota terus merangsek ke utara, menyebabkan area resapan air berkurang.

Pertumbuhan lebih tak terkontrol terlihat di Bandung selatan. Perumahan baru mengonversi lahan pertanian, tanpa disertai infrastruktur dasar seperti drainase memadai. Akibatnya, kawasan Bandung selatan sering kebanjiran.

Di Semarang, tata kota yang juga didesain oleh Thomas Kartsen hampir-hampir tak terlihat jejaknya lagi. Kota yang semasa kolonial Belanda menjadi salah satu pelabuhan besar dan permukiman ramai ini, menurut guru besar arsitektur Universitas Diponegoro (Undip), Totok Rusmanto, kini hancur-hancuran.

Kehebatan kota ini hanya tersisa dari bangunan-bangunan tua di Kota Lama Semarang yang sekarat oleh rob. ”Pembangunan di Semarang tak terkendali. Kualitas lingkungan terus mundur,” kata Totok.

Adapun di Kota Surabaya, sekitar 75 persen air tanah sudah digantikan oleh air laut dan mencemari air sumur. Seperti Jakarta, kota ini disulitkan oleh kemacetan lalu lintas yang makin parah, semakin seringnya banjir, dan pertambahan penduduk yang tak bisa dilayani oleh permukiman yang layak. Kota tumbuh tak terkendali.

Seperti kota-kota besarnya, kota-kota kecil sepanjang Jalan Raya Pos juga tumbuh tak terkendali. Sudaryono mencatat (Perubahan Kota Pasca-pembangunan Jalan Raya Pos, diskusi panel Kompas/Jakarta, 2008), kota-kota ini diwarnai konflik dan kebingungan tata ruang. Hal itu bisa diamati dari tumpang tindihnya kegiatan skala kota dan regional (seperti pergudangan dan industri) dengan kegiatan skala lingkungan (seperti sekolah dan pasar).

Kota-kota ini juga ditandai dengan optimisme dan spekulasi berlebihan. Kapling-kapling skala besar yang dicetak dengan menguruk lahan pertanian subur banyak yang telantar. Kalaupun terbangun, itu menjadi bangunan- bangunan kosong tidak terpakai. Fenomena ini banyak terlihat, misalnya, di Tegal timur dan Cirebon selatan.

Kedodoran

Ahli tata kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Denny Zulkaidi, mengatakan, kegagalan kota-kota kita adalah karena lambatnya penguasa kota merespons pertumbuhan kotanya.

Denny mencontohkan Kota Bandung, yang semula didesain oleh Thomas Karsten hanya untuk menampung 750.000 penduduk dalam jangka waktu 25 tahun ke depan. Kini, kota itu harus menampung jumlah penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 155 jiwa per hektar.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Bandung yang baru dibuat direncanakan melayani 2,9 juta jiwa hingga tahun 2013. Rencana pusat kota baru itu berada di Bandung timur, tetapi saat ini kondisinya masih berupa lahan pertanian. ”Dalam prosesnya, RTRW kota baru ini juga terus diubah-ubah mengikuti kepentingan pemodal,” ujar Denny.

Di Surabaya, ahli tata kota dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Putu Rudy Satiawan, juga mengeluhkan pertumbuhan kotanya yang tak terkontrol. ”Rencana tata ruang yang telah disusun ditabrak,” katanya.

Rudy menunjuk pada banyaknya penyimpangan peruntukan lahan. Misalnya di sekitar Pantai Tambakoso, yang menurut RTRW Surabaya 2005 adalah kawasan pelabuhan, kini berkembang menjadi industri. Luasan penyimpangannya sekitar 257 hektar. ”Total luasan deviasi tata ruang Surabaya beberapa tahun terakhir lebih dari 1.000 hektar,” kata Rudy.

Ledakan penduduk

Ketika para penguasa kota masih sibuk berencana, pertambahan penduduk di Jawa (utara) terus meningkat. Data Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005 menunjukkan, jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 128.025.689 jiwa dan 57.160.016 (44,64 persen) berada di kota-kota sepanjang Jalan Raya Pos.

Padahal, menurut Sudaryono, kecenderungan pertambahan penduduk di kota sekitar Jalan Raya Pos masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. ”Kota- kota ini tetap akan menjadi pilihan urbanisasi di Pulau Jawa,” kata Sudaryono.

Ledakan penduduk ini sebenarnya telah menjadi perhatian sejarawan dan antropolog sejak lama, tetapi diabaikan oleh Pemerintah Indonesia. Cliford Geertz (Agricultural Involution, 1963) menuliskan ancaman kematian pertanian di Jawa akibat pertambahan penduduk.

Peter Boomgaard dan AJ Gooszen (Changing Economy in Indonesia, Population Trends 1795-1942, Amsterdam) memperkirakan penduduk Jawa pada tahun 1800 berjumlah 7,5 juta jiwa dan menjadi 14 juta jiwa selama 50 tahun kemudian. Pada tahun 1900 penduduknya menjadi 30,4 juta.

Pendapat mengenai ledakan penduduk ini memang ditentang sejumlah ilmuwan lain, salah satunya adalah Widjojo Nitisastro (Population Trends in Indonesia, Cornell University Press, 1970). Menurut Widjojo, anggapan ledakan penduduk di Jawa cenderung membesarkan manfaat dari pemerintahan kolonial atas kesejahteraan penduduk di Jawa.

Apa pun, saat ini ledakan penduduk di Jawa (utara) menjadi masalah besar bagi kota-kota untuk menampungnya. Tak hanya dari kelahiran, ledakan penduduk juga berasal dari urbanisasi dan migrasi dari pulau lain. Dibandingkan dengan luasannya, Jawa termasuk pulau terpadat di dunia.

Jo Santoso menyebutkan, (Kota Tanpa Warga, Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), dengan mengandalkan mekanisme pembangunan kota seperti sekarang, kota-kota kita tidak akan mampu mengatasi permasalahan urbanisasi mendatang, terutama bila dilihat dari aspek kemampuan penyediaan sarana dan prasarana.

Pada akhirnya, kota akan ditinggalkan warganya, menjadi ”kota tanpa warga”. (Haryo Damardono)

Sumber: http://www.kompas.com/lipsus/daendels_read/2008/08/29/01484245/menuju.kota.gagal

KOMPAS: Jumat, 29 Agustus 2008 | 01:47 WIB

Oleh: SUDARYONO

Ketika Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) dibangun oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels tahun 1808, di sepanjang pantai utara Pulau Jawa telah muncul dan tumbuh kota-kota.

Kota-kota yang dibangun tahun 1400 dan sebelumnya misalnya adalah Bintara, Jepara, Kudus, Lasem, Tuban, Sedayu, Gresik, Surabaya, Baremi, Gending, Pajarakan, Binor, Ketah, Patukangan, dan Balambangan. Adapun yang dibangun antara tahun 1400 dan 1700 seperti Anyer, Banten, Sunda Kelapa-Batavia, Karawang, Pamanukan, Indramayu, Cirebon, Gebang, Brebes, Tegal, Pemalang, Wiradesa, Pekalongan, Batang, Kendal, Kaliwungu, Semarang, Pati, Juwana, Rembang, Lamongan, Pasuruan, Besuki, dan Panarukan (Rutz, 1987).

Beberapa kota tersebut sampai saat ini masih tumbuh dan berkembang, sementara yang lainnya telah meredup atau bahkan mati. Terdapat empat faktor yang menyebabkan kota-kota tumbuh dan mati (ditinggalkan), yakni (1) kebijakan politik administrasi kepemerintahan; (2) jaringan transportasi; (3) pengembangan sumber daya ekonomi; dan (4) faktor alam.

Faktor kebijakan politik administrasi kepemerintahan sangat berpengaruh pada tumbuh dan matinya suatu kota ketika kota tersebut dinaikkan atau diturunkan statusnya. Sebagai contoh kota Bogor (Buitenzorg) mulai meredup ketika semula menjadi resident’s seat pada 1815 dan diturunkan menjadi assistant resident’s seat pada 1826. Kota Citeureup yang semula menjadi pusat pemerintahan kabupaten lalu meredup ketika pemerintahan dipindahkan ke Cikapundung pada tahun 1810 dan diganti nama menjadi Bandung. Kota Pasuruan yang pernah menjadi ibu kota karesidenan tahun 1812 (masa pendudukan Inggris) juga meredup ketika ibu kota karesidenan dipindahkan ke Malang tahun 1931 (Rutz, 1987).

Selain itu, kebijakan politik administrasi kepemerintahan dalam bentuk penggabungan wilayah karesidenan juga telah meredupkan kota-kota yang tergabung. Contohnya adalah Probolinggo yang digabung dengan Pasuruan pada tahun 1901, Purwakarta (Karawang) digabung dengan Batavia (1901), Tegal digabung dengan Pekalongan (1901), Pati digabung dengan Semarang (1902), serta Rembang digabung dengan Jepara dan Pati pada tahun 1931 (Rutz, 1987) .

Faktor jaringan transportasi juga sangat berpengaruh terhadap hidup atau matinya suatu kota. Kota Berbek sebagai ibu kota kabupaten dan assistant resident’s seat menjadi surut dan mati ketika pemerintahan dipindahkan ke Nganjuk, menyusul dibukanya stasiun kereta api Nganjuk (Rutz, 1987). Pengamatan lapangan juga menunjukkan bahwa dengan dibangunnya jalan baru (ring road) yang membelah Alas Roban di kawasan Gringsing-Batang, penginapan, rumah makan serta warung-warung yang berada di pinggir jalan lama banyak yang tutup atau mati. Sebaliknya, pada jalur baru yang dibangun, di kanan-kirinya telah banyak tumbuh permukiman baru, warung, penginapan, dan pangkalan-pangkalan truk.

Peran kota Gresik sebagai kota pelabuhan penting di pantai utara Jawa bagian timur menjadi redup dan mati setelah pada tahun 1808 Daendels yang semula berniat menjadikan Surabaya sebagai ibu kota Indonesia membangun Surabaya secara besar- besaran. Surabaya menjadi kota galangan kapal terbesar di Indonesia. Seiring menguatnya Surabaya menjadi kota pelabuhan penting di wilayah Indonesia, mereduplah pamor Gresik sebagai kota pelabuhan penting di pantai utara Pulau Jawa.

Faktor alam yang sempat menjadi bukti sejarah redup dan matinya suatu kota ditunjukkan oleh Tuban. Kota ini pernah menjadi kota pelabuhan besar dan penting di pantai utara Pulau Jawa. Kota Tuban perlahan-lahan mulai meredup ketika pendangkalan pelabuhan terjadi akibat penumpukan lumpur yang memenuhi pelabuhan Sedayu (Rutz, 1987).

Regenerasi yang gagal

Terjadinya perubahan kegiatan ekonomi dan tata ruang kota-kota di sepanjang Jalan Raya Pos dari skala lokal menuju ke skala regional dan nasional tampaknya tidak dapat diikuti sepenuhnya oleh para pelaku ekonomi lokal, khususnya pelaku ekonomi kelas menengah dan kecil. Banyaknya toko tua serta gudang-gudang tua yang tertulis ”dijual” menunjukkan bahwa pemiliknya tidak lagi mampu bertahan di tengah pusaran perubahan ekonomi dan tata ruang di sepanjang Jalan Raya Pos.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan ekonomi dan tata ruang pada kota-kota di sepanjang Jalan Raya Pos merupakan perubahan yang invasif dan bukannya perubahan yang regeneratif. Ke depan, fenomena ini tentu akan membawa kota-kota pada situasi di mana kegiatan ekonomi dan tata ruang kota tidak lagi berada pada kendali dan kepemilikan warga lokal, melainkan oleh para pelaku ekonomi nasional dan transnasional.

Pelebaran jalan yang saat ini tengah dilakukan secara besar- besaran (menjadi empat lajur) telah memangkas hunian-hunian, warung-warung, dan toko-toko skala lokal yang berada di sepanjang Jalan Raya Pos. Pelebaran jalan di beberapa penggal kota telah membuat bangunan- bangunan yang dipangkasnya menjadi memiliki sempadan jalan nol atau bahkan minus.

Pelebaran jalan yang juga diikuti dengan peninggian badan jalan pada akhirnya telah menenggelamkan akses warung-warung, penginapan, dan toko-toko kecil di sepanjang jalan. Tenggelamnya akses ini tentu telah mematikan kegiatan ekonomi yang sebelumnya pernah ada.

Masa depan kota-kota

Dengan semakin membaiknya kualitas dan kondisi Jalan Raya Pos oleh intervensi pemerintah pusat, kegiatan-kegiatan ekonomi yang semula berskala kota dan berlokasi di dalam kota mulai banyak yang ditarik keluar kota dan memadati lahan pertanian subur di sepanjang Jalan Raya Pos. Kondisi ini tentu akan berpengaruh pada kapasitas lingkungan jalan dalam menampung arus lalu lintas kendaraan dan barang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hampir semua kota yang dilewati oleh Jalan Raya Pos telah membuat jalan lingkar (ring road).

Pembuatan jalan lingkar utara dan lingkar selatan menunjukkan tidak adanya kontrol pembangunan yang ketat dari para pengelola kota. Gudang-gudang besar, kantor, sekolah, dan industri telah mulai bermunculan di sepanjang jalan lingkar tersebut. Situasi seperti ini tentunya ke depan akan menjadi pemicu perkembangan kota keluar ke arah utara dan ke selatan kota.

Secara ekologis tentu perkembangan seperti itu akan membahayakan kota-kota tersebut. Ketebalan kawasan pertanian di sebelah utara Jalan Raya Pos sangat terbatas karena berbatasan langsung dengan laut Jawa. Perkembangan ke arah utara akan sangat membahayakan bagi kelestarian air tanah dan ekologi kawasan pantai Laut Jawa.

Sementara pengembangan kota ke arah selatan juga akan sangat berbahaya. Selain terjadi reduksi lahan-lahan pertanian, juga terjadi perubahan sosial yang sangat signifikan, yang umumnya mengikuti terjadinya perubahan fisik tata ruang. Dari pengalaman selama ini, kita hanya sibuk menyiapkan konsep-konsep tata ruang fisik, tetapi tidak pernah menyiapkan tata sosial, tata budaya, dan tata ekonomi yang akan dibangun sebagai konsekuensi perubahan lahan dari pertanian ke perkotaan.

Melihat perkembangan penduduk yang pesat sejak tahun 1930, di masa depan, kota-kota yang memangku Jalan Raya Pos tampaknya akan tetap menjadi pilihan urbanisasi yang sangat penting di Pulau Jawa.

Ketika kontrol pembangunan semakin melemah, dapat dipastikan kota-kota di sepanjang Jalan Raya Pos di masa depan akan semakin mengalami permasalahan berkaitan dengan kapasitas lingkungan dan infrastruktur. Jalan Raya Pos telah menjadi pelajaran yang sangat mahal dan penuh pertaruhan ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan jalur selatan Pulau Jawa yang sudah dimulai dengan penuh semangat tinggi itu perlu direnungkan kembali.

Tentu kita tidak ingin membuat Pulau Jawa menjadi pulau kota.

Sudaryono Pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

Sumber: http://www.kompas.com/lipsus/daendels_read/2008/08/29/01475717/muncul.dan.matinya.kota-kota

KOMPAS: Jumat, 16 April 2010 | 04:47 WIB

Sarlito Wirawan Sarwono

Saat tulisan ini dibuat (pukul 07.00, 15 April 2010), kerusuhan di Tanjung Priok masih berlangsung. Sudah 24 jam sejak dimulai pada Rabu (14/4) selepas subuh. Korban di pihak Satpol PP bertambah terus. Dari satu kemarin pagi kemudian menjadi tiga siang harinya dan tadi, saya monitor di TV, katanya sudah bertambah dua lagi. Plus puluhan yang terluka. Plus tujuh (atau lebih) kendaraan petugas dibakar massa. Korban lebih banyak di pihak petugas.

Semua itu demi memperebutkan sebuah makam keramat Mbah Priuk yang di mata masyarakat adalah makam Habib Hasan bin Muhamad al Hadad, seorang suci, penyiar Islam pertama di Betawi, yang sudah dimakamkan di sana sejak tahun 1756. Jadi, sudah sejak 244 tahun yang lalu. Namun, di mata pemerintah, kawasan kuburan itu hanyalah sebidang tanah yang masuk hak milik PT Pelindo dan berdasarkan undang-undang serta perda tertentu sah-sah saja untuk sewaktu-waktu digusur demi pembangunan. Maka, terjadilah tawuran yang tragis itu.

Namun, tak kalah tragisnya, sehari sebelumnya, di Tangerang, permukiman Cina Benteng juga digusur paksa oleh Satpol PP. Alasan pemerintah daerah (pemda) memang masuk akal. Permukiman mereka liar dan menghalangi program pelebaran Sungai Cisadane yang penting guna mengurangi banjir. Sebetulnya para penghuni juga memahami alasan pemda dan mengakui bahwa mereka menghuni secara liar karena itu mereka mau saja pindah asalkan diatur pindahnya ke mana atau diberi ganti rugi yang layak.

Akan tetapi, wali kota bersikukuh bahwa berdasarkan perda nomor sekian-sekian dan instruksi gubernur nomor sekian-sekian permukiman harus digusur. Tidak ada ganti rugi karena tidak tersedia dana dalam APBD. Maka, demi hukum, Cina Benteng harus pergi; kalau perlu, dengan paksa.

Museum hidup

Tentu saja dengan mudah komunitas Cina Benteng bisa diusir begitu saja oleh pemda dan tidak akan jatuh korban di pihak Satpol PP karena mereka minoritas baik dalam pengertian jumlah maupun dalam pengertian ras, agama, dan kepercayaan.

Namun, dengan terusirnya mereka, akan punahlah satu cagar budaya yang sudah ada di tepi Sungai Cisadane sejak tahun 1700-an. Mereka adalah cikal bakal kota Tangerang yang membangun permukimannya di sepanjang Benteng VOC yang ketika itu berada di sepanjang Sungai Cisadane (karena itulah mereka dinamakan Cina Benteng). Karena imigran-imigran Tionghoa ketika itu semuanya laki-laki, maka mereka kawin dengan perempuan-perempuan lokal sehingga menghasilkan keturunan Tionghoa yang berkulit gelap, tidak berbahasa Tionghoa, tetapi masih sangat memuja kepercayaan tradisional mereka (hio, tepekong, capgomeh) walaupun busana dan seni musik mereka bukan Tionghoa, tetapi juga bukan pribumi. Karena mereka bernenek moyang buruh-buruh kasar, sampai hari ini pun profesi mereka tidak jauh-jauh dari buruh lepas, tukang ojek, atau tukang cuci.

Dengan demikian, dari kacamata budaya, komunitas Cina Benteng ini adalah museum hidup, yang melestarikan dirinya sendiri tanpa dana serupiah pun dari pemerintah. Bahkan, sering kali mereka justru jadi korban penindasan penguasa, termasuk dalam peristiwa pembantaian etnis Tionghoa oleh VOC pada tahun 1740. Maka, kalau dikehendaki, dengan sedikit investasi saja, dinas pariwisata daerah bisa memanfaatkan museum hidup Cina Benteng ini menjadi daerah tujuan wisata yang hasilnya pasti akan meningkatkan pendapatan asli daerah Tengerang. Inilah yang dalam ilmu resolusi konflik disebut win-win solution.

Ketakpekaan sosial pemda

Namun, ada satu hal yang sangat memprihatinkan saya setelah menyimak kasus Cina Benteng dan Mbah Priuk serta kasus-kasus sebelumnya tentang bagaimana caranya pemda-pemda menggusur penghuni dan lapak liar. Hal itu adalah ketidakpekaan sosial para pejabat pemda (wali kota/bupati dan DPRD). Mereka pikir, karena Indonesia adalah negara hukum, kalau sudah ada hukumnya, semuanya bisa dibereskan dengan hukum itu.

Pandangan seperti ini sangat keliru. Hukum tidak datang dari langit, melainkan bersumber dan bermuara pada masyarakat. Ketika hukum dipraktikkan di masyarakat dia akan langsung berhadapan dengan nilai-nilai, adat, kebiasaan, agama, kepercayaan, keyakinan, dan etika masyarakat setempat. Ini tidak bisa dipandang enteng dan harus dipertimbangkan baik-baik kalau kita ingin semuanya berlangsung dengan baik. Untuk melaksanakan gusur-menggusur dengan baik tanpa kekerasan, terlebih lagi tanpa korban, bukannya tidak mungkin. Kota Solo adalah salah satu yang telah mempraktikkannya.

Sejak Jokowi-Rudy menjadi wali kota dan wakil, di Solo tidak pernah ada lagi kekerasan dalam rangka penggusuran, tetapi pembangunan jalan terus. Pedagang liar kaki lima dan pasar dipindahkan dengan kirab pasukan pengawal keraton lengkap dengan pusaka-pusakanya. Pak Wali dan Pak Wakil, dengan berpakaian adat, berkuda di barisan paling depan dan diliput oleh media massa nasional dan internasional. Di tempat baru pun sudah tersedia prasarana baru dengan fasilitas sangat baik, uang sewa sangat ringan, bebas pajak-pajak tertentu, dan trayek kendaraan umum sudah disalurkan ke lokasi baru itu.

Win-win solution lagi. Rahasianya sederhana saja, yaitu pertimbangkan faktor sosial budaya dulu, baru praktik hukumnya disesuaikan, bukan sebaliknya. Memang hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Namun, jangan lupa, pada manusia selalu ada bulu-bulu yang tidak boleh dipandang.

Sarlito W Sarwono Guru Besar Psikologi, Ketua Program Studi Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/16/04472395/dari.cina.benteng.ke.mbah.priuk

Jiwa Besar dari Bantaran Kali Cisadane

KOMPAS: Jumat, 16 April 2010 | 03:54 WIB

Sekitar sepuluh hektar bantaran Kali Cisadane di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, akan menjadi kawasan hijau yang tertata, bersih, dan nyaman.

Namun, pilihan yang harus diambil amat menyakitkan. Demi mewujudkan kawasan hijau, Pemerintah Kota Tangerang harus menggusur 2.500 jiwa warga tiga kampung (Lebakwangi, Tanggaasem, dan Kokun).

Padahal, tepian Kali Cisadane itu merupakan pertahanan akhir komunitas Cina Benteng, warga keturunan Tionghoa yang sudah menetap di Tangerang sejak abad ke-18.

Namun, pemerintah berkeras penghijauan harus jalan. Untuk itu, warga digusur paksa. Biarpun warga melawan hingga ada yang terluka, satuan polisi pamong praja berhasil membongkar tiga pabrik dan sepuluh kandang babi, Selasa (13/4).

Memang, perlawanan yang berujung bentrokan itu sempat membuat pemerintah menunda penggusuran. Namun, insiden itu seakan menjadi jalan mulus bagi pemerintah untuk menetapkan 14 hari bagi warga agar membongkar sendiri bangunan dan rumah.

”Kami mau pindah, tetapi beri kami uang kompensasi untuk sewa tempat tinggal dan biaya pindah,” kata Liem Tiau Tjing, warga, Rabu (15/4).

Han Bun Lie, warga lainnya, menyadari mereka tinggal di lahan milik pemerintah dan bantaran sungai memang harus bersih dari permukiman. Artinya, suatu saat mereka pasti terkena penggusuran.

”Tapi, kami sudah puluhan tahun tinggal di sini. Kami punya kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Artinya, kami diakui,” kata Kim Un, warga lainnya.

Namun, ada warga yang terpaksa membongkar bangunan dan rumahnya. Pintu, kusen, bahkan atap dibongkar agar bisa dijual atau dipakai di tempat tinggal baru. Padahal, pembongkaran menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Namun, yang membongkar itu rata-rata warga yang mampu. Warga yang kurang mampu memilih tinggal dan pasrah, tetapi amat berharap pemerintah mau memberi uang kompensasi guna pindah rumah dan sewa tempat tinggal.

”Kambing saja kalau dipindah dibuatkan kandang kok manusia tidak,” kata Hendra Liem, warga.

Permintaan warga sebenarnya tak muluk. Mereka meminta kompensasi. Apalagi, pindah dari tempat yang puluhan tahun menjadi tempat penghidupannya itu bukan perkara mudah.

Memindahkan manusia berarti ikut menghapuskan jejak rekam sejarah kehidupan mereka dengan suatu tempat.

Penggusuran itu sebenarnya bukan rencana baru. Pada tahun 1999, warga Cina Benteng hampir tergusur akibat bantaran Cisadane akan ditanggul dan diproyeksikan menjadi kawasan hijau dan ruang publik.

Untuk itu, menurut Han Bun Lie, pemerintah mendata aset warga sebagai dasar pemberian ganti rugi penggusuran. Dalam lampiran surat keputusan Wali Kota Tangerang tahun 1999, ada daftar harga ganti rugi harta benda warga yang akan terkena proyek pemerintah.

Misalnya, satu pohon durian diganti Rp 70.000-Rp 120.000, bangunan bertingkat diganti Rp 802.000 per meter persegi. Semua tanaman, jalan, bahkan pagar ada harganya. ”Entah mengapa, pembayaran ganti rugi dan penggusuran itu batal,” kata Han Bun Lie lagi.

Pemerintah waktu itu pun mau memberi ganti rugi. Kok pemerintah sekarang emoh?

(Ambrosius Harto Manumoyoso)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/16/03544596/jiwa.besar.dari.bantaran.kali.cisadane